Benny wenda, Dituding Dalang Dari Perkara Papua
Senin, 02 September 2019
Edit
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, merupakan dalang kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Diketahui, demonstrasi berujung aksi anarkistis terjadi di beberapa titik di dua provinsi itu, sebagai respons atas tindakan rasisme oknum TNI dan aktivis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Moeldoko menilai, apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.
Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah saat ini telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.
Dengan demikian, suasana di Tanah Papua diharapkan segera kondusif. Saat diwawancara Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.
Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.
Puluhan tahun sudah Benny menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia dan berupaya menjadikan Papua merdeka. Benny bergabung dengan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK), hingga menempati posisi sekretaris jenderal (sekjen).
Dilansir dari BBC, Benny Wenda mendapat suaka pada 2002. Menurut polisi, dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, Benny Wenda kabur ke Inggris setelah diburu pemerintah atas tuduhan berbagai aksi kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya.
Segala hal yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam lobi-lobi saat itu, termasuk otonomi khusus, ditolak mentah-mentah.
Namun, penangkapan itu tidak diterima masyarakat Jayawijaya dengan melakukan demo ke kantor DPRD Papua.
Mereka menuntut agar polisi segera membebaskan Wenda.
Selain menangkap Wenda, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua paspor Indonesia milik Wenda dengan nomor H.59.3036, paspor Papua Niugini (PNG) bernomor 107107.
Polisi juga menyita tiga buah pipa ukuran 10 cm untuk membuat bom rakitan, satu busur dan 11 anak panah bermata kayu, delapan buah panah bermata besi, sejumlah peralatan kantor seperti stempel, bantal stempel, buku dan buletin.
Kemudian, diberitakan juga pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda dan satu tahanan lain, Lasaeus Welila melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Niugini hingga kemudian diketahui meminta suaka Pemerintah Inggris tak lama kemudian.
Keduanya mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-PNG dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin. Kelompok ini pula melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-PNG, Desember 2001.
Saat penangkapan Benny, polisi menemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan OPM dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka dan lainnya.
Dokumen-dokumen ini dimiliki Wenda sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM. Di pengadilan, Wenda didakwa jaksa setempat, telah bekerja sama dengan OPM berupaya membangun keresahan di kalangan masyarakat, memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Moeldoko menilai, apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.
Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah saat ini telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.
Dengan demikian, suasana di Tanah Papua diharapkan segera kondusif. Saat diwawancara Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.
Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.
Mengenal Denny Wenda
Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 itu kini tinggal di Oxford, Inggris.Puluhan tahun sudah Benny menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia dan berupaya menjadikan Papua merdeka. Benny bergabung dengan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK), hingga menempati posisi sekretaris jenderal (sekjen).
Dilansir dari BBC, Benny Wenda mendapat suaka pada 2002. Menurut polisi, dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, Benny Wenda kabur ke Inggris setelah diburu pemerintah atas tuduhan berbagai aksi kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya.
Segala hal yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam lobi-lobi saat itu, termasuk otonomi khusus, ditolak mentah-mentah.
Terlibat Kasus
Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas pada 11 Juni 2002, Benny ditangkap polisi karena diduga telah menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.Namun, penangkapan itu tidak diterima masyarakat Jayawijaya dengan melakukan demo ke kantor DPRD Papua.
Mereka menuntut agar polisi segera membebaskan Wenda.
Selain menangkap Wenda, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua paspor Indonesia milik Wenda dengan nomor H.59.3036, paspor Papua Niugini (PNG) bernomor 107107.
Polisi juga menyita tiga buah pipa ukuran 10 cm untuk membuat bom rakitan, satu busur dan 11 anak panah bermata kayu, delapan buah panah bermata besi, sejumlah peralatan kantor seperti stempel, bantal stempel, buku dan buletin.
Kemudian, diberitakan juga pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda dan satu tahanan lain, Lasaeus Welila melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Niugini hingga kemudian diketahui meminta suaka Pemerintah Inggris tak lama kemudian.
Benny Wenda Dan OPM
Benny Wenda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah, Matias Wenda. Benny merupakan saudara kandungnya. Dilansir dari Harian Kompas, penyerangan Polsek Abepura 6 Desember 2001 diduga atas kerja sama Benny Wenda bersama kakaknya Matias Wenda di wilayah perbatasan Jayapura-Papua Niugini.
Keduanya mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-PNG dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin. Kelompok ini pula melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-PNG, Desember 2001.
Saat penangkapan Benny, polisi menemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan OPM dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka dan lainnya.
Dokumen-dokumen ini dimiliki Wenda sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM. Di pengadilan, Wenda didakwa jaksa setempat, telah bekerja sama dengan OPM berupaya membangun keresahan di kalangan masyarakat, memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI.
